Peta Korupsi PT Dana Syariah Indonesia: Jaringan Tersangka, Alur Dana & Modus Operandi

Highlights

Ringkasan Kasus

PT Dana Syariah Indonesia (DSI) beroperasi sebagai platform fintech pembiayaan properti berbasis syariah. Sejak 2018, DSI menghimpun dana dari lebih dari 11.000 lender dengan janji imbal hasil dari proyek properti. Kenyataannya, 99 dari 100 proyek yang diklaim di aplikasi DSI adalah fiktif — data peminjam asli diambil, namun detail proyeknya dipalsukan.

OJK menemukan 8 pelanggaran dan melaporkan ke Bareskrim Polri. PPATK menelusuri Rp 1,4 triliun yang mengalir bukan ke proyek, melainkan ke rekening para direksi dan jaringan perusahaan afiliasi mereka.

5 Tersangka Utama

1. Taufiq Aljufri (TA) — Direktur Utama & Pendiri

Founder DSI sejak 2018, merangkap Direktur Utama dan pemegang saham. Berlatar belakang developer perumahan (>15 klaster) dan pengajar bisnis di Jakarta. Aktif merekrut relasi, calon pemodal, dan superlender untuk DSI.

2. Mery Yuniarni (MY) — Mantan Direktur & Pemegang Saham

Pendiri DSI dengan pengalaman di industri perbankan dan properti, anggota AREBI. Menjabat Direktur Utama di dua perusahaan afiliasi kunci: PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari.

3. Arie Rizal Lesmana (ARL) — Komisaris & Co-Founder

Co-Founder DSI sekaligus Komisaris dan pemegang saham. Founder & CEO perusahaan konsultan IT dengan keahlian di industri perbankan syariah.

4. AS — Mantan Direktur (2018–2024)

Pendiri DSI yang menjabat Direktur selama 6 tahun. Ditahan setelah diperiksa selama 7 jam oleh penyidik Bareskrim.

5. Fithri Hadi (FH) — Founder & Advisor (Penasihat)

Tokoh paling strategis dalam jaringan ini. Mantan Direktur Teknologi Informasi & Manajemen Risiko di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2022, sekaligus mantan Direktur di OJK. FH memanfaatkan kredensial dan akses internalnya untuk meyakinkan investor bahwa DSI aman — sekaligus kemungkinan memperlambat pengawasan regulasi. Ia juga terungkap sebagai pemegang saham nominee tanpa setor modal di DSI (tercatat sebagai pemegang saham besar tanpa pernah menyetor modal nyata), teknik ilegal untuk mengontrol perusahaan sekaligus menyembunyikan beneficial owner dari OJK.

Diagram Relasi

                      [Fithri Hadi - FH]
                     Founder & Advisor PT DSI
                    (Mantan Direktur BEI & OJK)
                           │
                ┌──────────┴──────────┐
                │                     │
      ┌─────────┴─────────┐    PT Mediffa Barokah Int. (Komisaris FH)
      │                   │    PT PR Iqqon Triarta Mas (Dirut FH)
   [Taufiq Aljufri]  [AS]      PT Duo Putra Lestari (Komisaris FH)
   (Dirut DSI)     (Direktur   PT BPRS Albarokah (Mayoritas FH)
      2018-2024)     2018-2024)  PT Surya Finansial Utama (Mayoritas FH)
                           │    PT Surya Ritelindo Utama (Mayoritas FH)
                ┌──────────┴──────────┐
                │                     │
        [Mery Yuniarni]     [Arie Rizal Lesmana]
         (Direktur DSI)      (Komisaris DSI)
      Dirut PT Mediffa      Co-Founder & Konsultan IT
      Dirut PT Duo Properti  Pemegang saham DSI
           Lestari

Jaringan Perusahaan Afiliasi & Alur Dana

FH dan MY secara silang menguasai 6 perusahaan afiliasi yang membentuk closed-loop system — uang lender DSI berputar antar entitas ini tanpa pernah sampai ke proyek properti yang dijanjikan.

Mekanisme Alur Dana (4 Fase)

Fase 1 — Penghimpunan: FH aktif merekrut superlender (pemodal besar/institusional) agar DSI terlihat bonafide dan likuiditas terjaga.

Fase 2 — Penyaluran Fiktif (Vehicle Scheme): Dana lender seharusnya masuk ke rekening escrow lalu disalurkan ke proyek properti. Kenyataannya, OJK menemukan penggunaan “rekening perusahaan vehicle” — dana dari escrow dialihkan langsung ke PT Mediffa Barokah Internasional dan entitas afiliasi lainnya.

Fase 3 — Skema Ponzi: Dana di perusahaan afiliasi dipakai untuk membayar imbal hasil lender lama, menjaga ilusi platform yang sehat. Proyek di aplikasi DSI sepenuhnya fiktif — data peminjam asli diambil, detail proyek dipalsukan.

Fase 4 — Penggelapan & Pencucian: Sisa dana dipindah ke PT BPRS Albarokah dan PT Surya Finansial Utama untuk “dibersihkan” (TPPU) atau dikonversi ke aset tidak bergerak — 11 di antaranya kini telah disita polisi.

Pihak Terkait Eksternal

Danang Rahmat Surono — Akuntan Publik

Tidak ditetapkan sebagai tersangka pidana, namun mendapat sanksi pembekuan pendaftaran dari OJK (April 2026) karena gagal menerapkan 12 standar audit dalam laporan keuangan DSI tahun buku 2024. Laporan auditnya efektif “membersihkan” praktik fraud selama bertahun-tahun.

Dude Harlino & Alyssa Soebandono — Brand Ambassador

Dipanggil Bareskrim Polri pada 2 April 2026 untuk dimintai keterangan. Keduanya menjadi brand ambassador DSI sejak 2022–2025 dan kemungkinan besar hanya sebagai figur publik, bukan tersangka.

Relasi yang Mungkin Masih Terlibat

Pihak-pihak berikut belum ditetapkan sebagai tersangka, namun berpotensi masuk dalam lingkaran penyidikan berdasarkan pola aliran dana dan struktur operasional DSI.

Aset yang Disita

• 11 aset tidak bergerak: kantor, ruko, rumah tinggal, dan apartemen
• 2 unit kantor PT DSI di Prosperity Tower, SCBD (Unit A dan J)
• Rekening bank senilai Rp 300 miliar

Kesimpulan: Mengapa Kasus Ini Sistemik

Kasus DSI bukan sekadar penipuan investasi biasa. Ada tiga lapisan yang membuat fraud ini bisa berjalan lama:

1. Kredensial sebagai perisai — Latar belakang FH di BEI dan OJK memberikan legitimasi semu yang sulit dipertanyakan lender maupun regulator.

2. Jaringan afiliasi sebagai mesin pencuci — 6 perusahaan yang dikuasai tersangka menciptakan ekosistem tertutup yang memungkinkan dana berputar tanpa terdeteksi sebagai aliran ilegal.

3. Audit yang gagal — Akuntan publik tidak menemukan 12 standar pelanggaran selama bertahun-tahun, memberi selubung legalitas pada laporan keuangan yang manipulatif.

Penyidikan masih berjalan. Pihak yang belum ditetapkan tersangka namun berpotensi terlibat antara lain: para superlender afiliasi, direksi PT BPRS Albarokah, serta tim IT DSI yang membangun sistem proyek fiktif.

Analisis ini disusun berdasarkan laporan Bareskrim, OJK, dan PPATK yang tersedia secara publik.